Tīmeklisperubahan kedua atas peraturan gubernur nomor 11 tahun 2024 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi kalimantan barat abstrak. 2024. peraturan gubernur (pergub) no. 90, bd.2024/no.90, ll. prov. kalbar: 54 … TīmeklisDitetapkan di : Sumenep pada tangeal : 9 7 ¢f-P 2024 Fell] si LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 69 Tahun 2024 tangeal 27 SEP 2071 BENTUK INTEGRASI JENIS LAYANAN SUMENEP SIAGA 112 ANTARA PERANGKAT DAERAH, INSTANSI PEMERINTAH DAN LEMBAGA TERKAIT LAINNYA PERANGKAT nO ERIADIAN, …
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : …
Tīmeklis2024. gada 1. febr. · Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-14/PB/2024. Peraturan tersebut berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 22 Desember 2024. Tīmeklis2024, No. 768 -5- LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87/PMK.01/2024 ... Grafik 24 Statistik Sumber Daya Manusia berdasarkan Unit Kerja Sumber: Data HRIS, 1 Januari 2024 ... rincian per tahun sebagaimana tercantum dalam tabel 6 di atas. Meskipun dari sisi jumlah tumbuh … forest park tenants association cooperative
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024
Tīmeklis2024. gada 28. dec. · Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta … TīmeklisTipe. : Peraturan Perundang-undangan. Judul. : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. T.E.U. Badan / Pengarang. : Indonesia.Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. TīmeklisTema. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; UU Nomor 41 … dietary carbohydrates are stored as: